PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

  1. PENGERTIAN HUKUM

Hukum adalah adalah suatu peraturan yang di rancang sedemikian rupa oleh pihak berwenang atau pemerintah di dalam suatu negara, dimana rancangannya memiliki tujuan untuk mengatur tata perilaku kehidupan masyarakat dan pada dasarnya, hukum memiliki sifat memaksa dan harus di taati dan apa bila di langgar harus menerima sanksi yang tegas.
Berikut pengertian hukum menurut beberapa ahli:

  • prof. Meyers : semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan , ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakuakn tugasnya
  • leon dubuit : aturan tingkah laku masyarakat , aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan masyarakat oleh masyarakat sebagai jaminan diri kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama
  •   imanuel kant : keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut asas kemerdekaan
  •   Utrecht : himpunan peraturan –peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati.

2.   TUJUAN HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM
Dalam hubungan bermasyarakat diperlukan aturan-aturan hokum untuk menjamin keseimbangan serta keselarasan antar anggota masyarakat yang satu dengan anggtota masyarakat yang lain, untuk menjaga peraturan hokum yang berlaku agar terus berlangsung diperlukan aturan-aturan hokum yang tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan, untuk itu maka hokum bertujuan untuk menjamin kepastian hokum dalam masyarakat dan hokum harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.
Berikut tujuan hukum menurut berberapa ahli sarjana, yaitu :

  • PROF. SUBEKTI, S.H

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan” Prof. Subekti, S.H mengatakan bahwa hukum melayani tujuan Negara dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
Setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.
Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “Ketertiban“ atau “Kepastian Hukum“.

  • Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn

Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlanse Recht”, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan Hukum adalahmengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

  • Geny

Dalam “Science et technique en droit prive positif”, Geni mengajarkan bahwa hukum semata-mata memiliki tujuan untuk mencapai keadilan. Unsur dari pada keadilan disebutkan “kepentingan daya guna dan pemanfaatan”.

Sumber-sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memuliki kekuatan dan bersifat memaksa, yaitu segala aturan yang apa bila dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber-sumber hukum dapat ditinjau dari segi material dan formal, yaitu :
a.       Sumber-sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat, dan sebagainya, sebagai contoh :
Seorang ahli ekonomi mengatakan bahwa, kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat yang menyebabkan timbulnya hukum.
Seorang ahli kemasyarakatan (Sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
b.      Sumber-sumber hukum formal, antara lain :

  • Undang-undang (Statute)
  • Kebiasaan (Costum)
  • Keputusan-keputusan hakim (Jurisprudentie)
  • Traktat (Treaty)
  • Pendapat sarjana hukum (Doktrin)

3.   KODIFIKASI HUKUM
Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
Unsur-unsur kodifikasi adalah sebagai berikut:

  • Jenis-jenis hukum tertentu (misalnya hukum perdata)
  • Sistematis
  • Lengkap

Tujuan kodifikasi dari hukum tertulis adalah sebagai berikut :

  • Kepastian hukum
  • Penyerdehanaan hukum
  • Kesatuan hukum

Pada dasarnya dalam hukum tertulis ada yang sudah dikodifikasi ada juga yang belum dikodifikasi.
Contoh Kodifikasi Hukum :
a.       Di Indonesia

  • Kitab UUD Hukum Sipil (1 Mei 1948).
  • Kitab UUD Hukum Dagang (1 Mei 1948).
  • Kitab UUD Hukum Pidana (1 Januari 1918).
  • Kitab UUD Hukum acara pidana dana (KUHP), 31 Desember 1981.

b.      Di Eropa
Corpus luris Civilis ( Mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh kaisar Justinianus dari kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527-567).
Code Civil ( Mengenai hukum perdata yang di usahakan oleh Kaisar Napole on di Prancis dalam tahun 1604).
4.   KAIDAH ATAU NORMA HUKUM
Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, dan perintah yang berisi positif atau negative.
Sedangkan menurut bentuknya, kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua.

  • kaidah hukum yang tidak tertulis kaidah hukum yang tidak tertulis biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
  • kaidah hukum yang tertulis kaidah hukum yang tertulis biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan pada undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum yang tertulis adalah adanya kepastian hukum, mudah diketahui dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum

5. PENGERTIAN EKONOMI DAN HUKUM EKONOMI
Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi.
Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai 2 aspek yaitu :
1.      Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi
2.      Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat.
Hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Hukum ekonomi pembangunan, adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
2. Hukum ekonomi social, adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia).
Sumber :
http://loveghiat.multiply.com/journal/item/50?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://putri180191.blogspot.com/2011/05/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.html
Pengetahuan pribadi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s